MRI – Jantho | Anggota DPRK aceh besar nabhani atau pakben mengatakan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas public dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimulai tahapan perencanaan, tahapan pengeloaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban.
Hal itu disampaikan pakben saat membaca pemandangan umum fraksi PAN dalam sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan qanun (raqan) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK aceh besar 2023 di kota jantho (01/07/2024) senin.
Selain itu, kata pakben, fraksi PAN memberikan beberapa catatan penting terhadap pelaksanaan APBK 2023 oleh pemerintah aceh besar. Pertama mengenai kekeringan atau krisis air bersih di kecamatan lhoknga, pemerintah diminta mengambil langkah strategis jangka panjang tidak hanya mengandalkan suplai air bersih.
“Menurut kami fenomena kekeringan yang terjadi di kecamatan lhoknga seyogyanya menjadi perhatian serius pemerintah’’ tegas pakben.
Ia kembali menegaskan bahwa kekeringan yang telah berlangsung sejak 2023 lalu di lhoknga dan beberapa kecamatan di aceh besar telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai wilayah darurat bencana. Hal itu kata dia merujuk kepada undang-undang no 24 tahun 2007 dan qanun aceh no 5 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana.
Karena itu kami fraksi PAN meminta saudara Pj. Bupati untuk menetapkan kecamatan lhoknga sebagai wilayah darurat kebencanaan, dan mendorong melakukan mitigasi secepatnya mengatasi krisis air dengan langkah-langkah strategis, lanjut paben.
Kedua, fraksi PAN juga menilai penting bagi pemerintah mendesain skema peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut kami pemerintah kurang mencurahkan perhatiannya, sehingga propek menggait PAD terkesan jalan ditempat.
Kami juga mendukung Pj. Bupati melakukan evaluasi kinerja OPD penghasil PAD karena berdasarkan hasil laporan yang diterima, OPD penghasil PAD tidak mencapai target yang telkah dibebankan sehingga berdampak menurunnya PAD 2023”, tambah pakben.
Catatan kami selanjutnya tentang sektor pertanian yang merupakan andalan pendapatan sekaligus penunjang ekonomi Masyarakat. Dalam dua tahun terakhir petani dihadapkan dengan beberapa persoalan, dimulai harus menghadapi musim kemarau panjang, kelangkaan pupuk, irigasi tidak memadai dan nasib gagal panen. Fraksi pan, kata dia, meminta pemerintah aceh besar agar menyelesaikan persoalan diatas dan sepanjang 2023 kami menilai belum jelas arah strategi mengatasinya.
Selanjutnya mengenai temuan penangkatan sejumlah tenaga kontrak di instansi pemerintah aceh besar yang sempat heboh, berdasarkan temuan itu kami observ sejumlah nama tenaga kontrak baru yang muncul mengisi posisi tenaga kontrak yang sebelumnya telah lulus PPPK.
Menurutnya, hal ini sangat memalukan karena perekrutan tenaga kontrak baru tersebut tidak transparan dan tidak mendahulukan tenaga bakti yang bertahun-tahun telah mengabdi di instansi seperti study kasus di RSUD aceh besar, papar nabhani.
Fraksi PAN meminta pemerintah dapat mengklarifikasi kepada public agar tidak muncul stigma atau citra buruk pemerintah aceh besar. Kemudian terkait kewajiban hutang pemerintah yang belum terbayar, fraksi PAN berharap pemerintah segera menyelesaikannya baik hutang hibah, belanja pegawai maupun hutang pihak ketiga.
‘’Hasil observasi kami menemukan hutang pemerintah aceh besar sekitar 14 milyar dan fraksi PAN berharapm agar tidak diwariskan kepada pemerintahan berikutnya”, kata dia.
Catatan terakhir fraksi PAN terhadap raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2023, meminta kepada Pj. Bupati agar segera dapat menjalankan semua program Pembangunan yang telah diseujui bersama DPRK, hamper semua dinas serapan anggaran masih sangat minim, dan secara nasional kabupaten aceh besar masih dibawah rata-rata. Hal ini berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat, demikian tutup pakben. (Adv)
