Apresiasi Pertanggungjawaban APBK 2023, Fraksi PKS Tetap Sampaikan Beberapa Saran dan Rekomendasi

oleh
oleh

MRI – Jantho | Anggota DPRK aceh besar Mursalin SH. I fraksi partai keadilan sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah aceh besar yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-12 tahun 2023 dari BPK-RI aceh terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan daerah.

“Melalui sidang paripurna ini kami menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian WTP ke-12 pemerintah aceh besar sejak 12 tahun terakhir”, papar Mursalin saat membacakan pemandangan umum fraksi PKS terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2023 dalam sidang paripurna ke-6 (01/07/2024) di jantho, senin.

Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas capaian pemerintah aceh besar dalam penurunan angka stunting. Kami mencatat 30.1% tahun 2023 menjadi 16.2% tahun 2024, meski demikian kami juga mengingatkan bahwa 5.024 kasus stunting aceh besar tahun 2024 bukanlah sekedar angka, mestinya mendapat perahtian pemerintah yang berkelanjutan.

“Mereka adalah putra-putra kita semua yang akan menjadi penerus bangsa, meneruskan semangat putoh ngon mufakat kuat ngon meuseuraya”, jelasnya.

Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah pemerintah aceh besar yang telah mengirimkan 4 armada setara dengan 1.600ltr suplai air bersih sebagai langkah awal mengatasi kekeringan di kecamatan lhoknga. Sama halnya kekeringan yang melanda kecamatan darul imarah menjadi musibah tahunan, dalam hal ini kami melihat butuh solusi yang konkrit oleh pemerintah aceh besar agar kekeringan tidak kembali terjadi kembali.

“Soal masyarakat susah mendapatkan air bersih menjadi tanggungjawab pemerintah, mengingat air adalah sumber kehidupan manusia” tambah Mursalin.

Fraksi PKS melihat rencana membangun sumber SPAM baru Sungai sarah yang sempat terhenti akibat refocusing anggaran covid-19 perlu diupayakan lagi pembangunannya, guna menjawab musibah kekeringan yang saat ini melanda lhoknga dan sekitarnya.

Terakhir fraksi PKS menyayangkan koordinasi antara komisi dan dinas mitra kerja, terkesan eksekutif menjalankan program sendiri tanpa koordinasi dengan legislatif. Seperti status puskesmas gunung biram lamtamot, Lembah seulawah yang belum jelas diantara program dinas kesehatan aceh besar tahun 2023 yang membengkak.

“Kami menemukan progress registrasi yang sangat lambat akan tetapi laporan tidak pernah disampaikan kepada legislatif oleh dinas terkait, harapan kami proses registrasi ini dapat dilanjutkan dengan tepat”, pungkas Mursalin mengakhiri pemandangan umumnya. (Adv)

No More Posts Available.

No more pages to load.