MRI – BANDA ACEH | Berbagai polemik serius terjadi disaat Bakri Siddiq menjabat sebagai Pj Walikota, hal ini secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan minimnya pemahaman seorang Bakri Siddiq terhadap kondisi Kota Banda Aceh, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan selain tak menyentuh persoalan ril masyarakat juga terkesan dikendalikan oleh oknum tertentu yang begitu mendominasi.
“Terlepas dari laporan asal Bapak Senang yang mungkin selama ini terus disampaikan ke pusat hingga pencitraan berlebihan yang dilakukan, namun fakta riil yang dirasakan oleh masyarakat selama dipimpin Bakri Siddiq justru mengalami kemunduran dengan segudang polemik. Tentunya tak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kebijakan Bakri Siddiq yang tak menyentuh persoalan rakyat dan memberi solusi terhadap kota Banda Aceh ini juga mempengaruhi citra dan marwah pemerintah pusat dimata rakyat, apalagi penunjukan penjabat walikota itu merupakan amanah pemerintah pusat, walaupun pada kenyataannya dalam menjalankan pemerintahan Pj Walikota pada dasarnya memiliki kebijakan sendiri,” ujar Sekretaris Umum Brigade Nasional Provinsi Aceh, Delky Nofrizal Qutni kepada media, Kamis (22/06/2023).
Delky memparkan, mulai dari persoalan utang Pemko Banda Aceh yang semakin memprihatinkan dari Rp. 23 M menjadi Rp 105 M, banyaknya janji-janji yang tak dipenuhi, penegakan syariat islam yang terabaikan walau selalu menjadi komoditi pencitraan hingga konflik politik dan konflik di masyarakat yang tak diselesaikan dengan bijak.
