“Sudah menjadi rahasia umum, bahwa seorang Pj Walikota yang semestinya menjaga netralitas politik justru secara gamblang menunjukkan kecenderungan politik bahkan terkesan mulai merancang wacana untuk ikut dalam percaturan politik pilkada 2024 mendatang. Alhasil, tak dapat dipungkiri di setiap kebijakan yang dilakukan hingga pencitraan yang berlebihan justru berpotensi menganggu stabilitas politik. Bahkan dalam penyelesaian konflik horizontal di masyarakat seperti yang terjadi di gampong Rukoh, Bakri justru terkesan mengabaikannya dan gagal menghadirkan langkah-langkah kongkret yang bijaksana demi menjaga stabilitas di masyarakat,” jelas sosok yang dikenal sebagai pejuang Qanun Pembangunan Kepemudaan Aceh itu.
Lebih lanjut Delky mengatakan, hal yang terkesan miris dan begitu memilukan, ditengah jeritan para ASN, tenaga kontrak hingga rekanan pemko yang tak kunjung dipenuhi hak-haknya. Bakri Siddiq cs justru masih tega mengeksekusi proyek-proyek fisik di tengah kondisi keuangan daerah yang kian dilematis. Belum lagi kisah pilu para atlet Pora yang diprank dengan bonus Rp 20 juta perorang namun tak kunjung diberikan, ditambah dengan bonus yang dijanjikan kepada petugas kebersihan sebesar Rp 889 juta juga belum terselesaikan, Seharusnya sebagai seorang pemimpin daerah, Bakri sedikit lebih punya hati.
“Selesaikan terlebih dahulu hak-hak orang lain jangan terus menerus hanya berpikir untuk memberi janji manis belaka. Para rekanan, ASN hingga tenaga kontrak misalkan juga punya keluarga yang harus dinafkahinya, ini sudah hampir 3 kali meugang bahkan rekanan pun sepertinya harus mengusap dada karena haknya tak juga diberikan hingga akhir triwulan kedua tahun 2023, padahal kewajibannya sudah diselesaikan akhir tahun 2022 silam,” ungkap mantan Kabid Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) itu.
